Dugaan Penyelewengan Dana Event PON Aceh-Sumut, Bareskrim Polri Turun Tangan

    Dugaan Penyelewengan Dana Event PON Aceh-Sumut, Bareskrim Polri Turun Tangan

    JAKARTA-Jajaran Kepolisian Republik Indonesia melalui Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri merespon dugaan penyelewengan anggaran dana Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 di Aceh dan Sumatera Utara.

    Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi, Kombes Arief Adiharsa dalam keterangannya kepada sejumlah wartawan mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi untuk memberikan pendampingan terkait dugaan kasus tersebut.

    "Tim Satgas dari Mabes telah menuju ke lokasi PON XXI di antaranya untuk memberikan pendampingan kepada Kemenpora dan mendalami dugaan penyelewengan yang dilaporkan, " kata Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Kombes Arief Adiharsaa, Kamis (12/9/2024). Kemarin 

    Sejauh ini, koordinasi terus dilakukan guna mencari dugaan adanya penyelewengan anggaran dalam pelaksanaan event Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 bertaraf nasional ini. 

    "Koordinasi sudah dilakukan melalui satgas pendampingan giat PON XXI Aceh dan Sumut Mabes Polri, " kata Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Wadir Tipikor) Kombes Arief Adiharsa 

    Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo mengungkapkan rencana untuk menggandeng Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut dugaan penyelewengan dana dalam penyelenggaraan ajang tersebut. 

    "Kebetulan Kejaksaan agung dan Bareskrim Polri menjadi Satgas pendampingan tata kelola penyelenggaraan PON dalam Keppres Nomor 24 tahun 2024, " kata Dito beberapa hari yang lalu

    sumut
    Karmel

    Karmel

    Artikel Sebelumnya

    Waspadai Cuaca Ekstrem di Lintasan Tigaras-Simanindo,...

    Artikel Berikutnya

    Diresmikan, Dirut BPODT Apresiasi Pembangunan...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Pemkab Asahab Gelar Silaturahmi Akhir Masa Jabatan Pjs. Bupati Asahan
    Apel Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024
    Hendri Kampai: Swasembada Pangan dan Paradoks Kebijakan
    Hendri Kampai: Negara Gagal Ketika Rakyat Ditekan dan Oligarki Diberi Hak Istimewa
    Hendri Kampai: Pemimpin Inlander Selalu Bergantung pada Asing

    Ikuti Kami